Bahasa Indonesia Sebagai Pemersatu Bangsa

Bertahun-tahun mempelajari bahasa Indonesia di bangku sekolah, bahkan hingga duduk di bangku kuliah dan menggunakannya secara aktif dalam kehidupan sehari-hari tidak berarti kita semua (penutur bahasa Indonesia) benar-benar paham asal-usul penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional di negara tercinta ini. Dari artikel berikut ini mungkin kita bisa mengambil pelajaran mengenai hal tersebut diatas.

Bahasa bukanlah hanya sekadar aset semata, tetapi sebagai pondasi suatu bangsa. Bahasa dipercaya sebagai salah satu pengikat yang dapat membangun kebersamaan dan nasionalisme suatu kelompok komunitas, selain elemen ras, dan agama.

Tidak seperti yang terjadi di beberapa negara maju, Para pendiri bangsa Indonesia tidak membangun  bangsanya di atas elemen ras, mengingat keanekaragaman suku. Beberapa negara maju membangun nasionalismenya dengan pendekatan ras, seperti politik apartheid yang menggambarkan dominasi ras kulit putih atas kulit hitam. Ada juga yang menggeser suku aborigin atau Indian. Demikian sebagaimana yang diungkapkan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Mahsun, di Jakarta (17/09).

Para pendiri bangsa Indonesia menyadari, bahasa Indonesia menjadi satu-satunya pengikat dan pemersatu. Jika Indonesia menggunakan elemen bahasa daerah sebagai pondasinya, sangatlah tidak mungkin karena Indonesia memiliki 594 bahasa lokal. Ide menjadikan bahasa daerah tertentu sebagai bahasa negara pasti ditolak oleh etnis lain.

Demikian pula jika agama yang dijadikan pondasi, juga pasti akan ada tolakan-tolakan dari penganut agama lainnya. Ada bukti sejarah yang mengingatkan penolakan tersebut. “Membangun bangsa dan Negara Indonesia di atas pondasi agama dan aliran-alirannya tidaklah mungkin,” kata Mahsun.

Yang paling menarik, menurut Mahsun, adalah dipilihnya bahasa Melayu sebagai pondasi, yang pada survei tahun 1931 oleh Belanda hanya dituturkan oleh 500.000 orang yang tersebar di seluruh nusantara.

Mengapa demikian? Walaupun saat itu bahasa Jawa dituturkan lebih dari 40 juta orang dan terpusat di pulau Jawa, namun ternyata penutur bahasa Melayu tersebar merata, seperti di Melayu Loloan di Bali, Melayu Ampenan di NTB, Melayu Larantuka di NTT, Melayu Ambon di Maluku, Melayu Papua di Papua, Melayu Betawi di Jawa, dan sudah jelas di berbagai wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Hal ini menandakan ada keterwakilan bahasa persatuan dalam wilayah nusantara.

Keterwakilan ini kemudian menjadi cikal bakal Republik Indonesia yang memungkinkan bahasa Melayu menjadi akar bahasa nasional, bahasa Indonesia. Keterwakilan kewilayahan dan bahasa juga mencermin semangat demokrasi yang ingin dibangun pendiri bangsa saat itu.

Ia menilai kecerdasan para pendiri bangsa tersebut tercermin dari ketelitian menelisik kata kunci dalam butir Sumpah Pemuda, yaitu “Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”. Interpretasinya adalah bahwa bahasa persatuan tersebut tidak boleh mematikan bahasa-bahasa daerah. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahasa nasional adalah bahasa resmi negara dan bahasa daerah dipergunakan dan dipelihara oleh penuturnya dan negara. Karena amanah itulah ada lembaga resmi yang menangani urusan kebahasaan, yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

*Diringkas dari artikel berjudul ‘Bahasa dan Nasionalisme’ Dalam Majalah DIKBUD No. 06 Tahun IV, November 2013.

Leave a Reply